Aceh Negeri Utopia

Oleh: Teuku Azhar Ibrahim

Semangat membangun Aceh menjadi negeri makmur bermartabat sudah tercetus sejak masa raja-raja hingga mereka merentas ke Negeri Malaka. Perjuangan mempertahankan identitas sampai berdarah-darah sepanjang sejarah, dan berakhir pada sebuah meja di kota Helsinki. Bukan bermakna perjalanan menuju makmur bermartabat sudah sampai di terminal terakhir. Bak pepatah lama berkata; mempertahankan lebih sulit dibanding memperjuangkan.

Kini Aceh sudah lama damai, berkat kesepakatan Helsinki dan Alhamdulillah hidup di Aceh terasa nyaman dari dentuman bedil. Kenyamanan itu mestilah dimanfaatkan untuk membangun negeri lebih makmur dan bermartabat. Para pemimpin Aceh dan segenap para pejuang sudah bisa berfikir lebih tenang dan melihat jauh ke depan. Anggap saja lima tahun telah berlalu untuk membenahi hal-hal kecil, saatnya berfikir sekitara cita-cita besar berhubunng “aweuk bak jarou” walaupun belanga milik bersama. Kemampuan memainkan aweuk sangat berpengaruh pada isi belanga.

Pemegang aweuk saat ini dan pasca pemilihan umum akan datang, dalam benak mereka harus tetap bersemangat dan bercita-cita untuk memakmurkan rakyat Aceh, sehingga tidak lagi terlunta-lunta di negeri asing. Para pemimpin dan calon pemimpin mesti punya bakat untuk mengarahkan aweuk ke semua arah. Dan itu baru bisa dilakukan bila penyakit tamak tidak hidup dalam hati.

Adapun pelaksanaan syariat Islam adalah soal hati, sebagaimana diwasiatkan oleh Hasan Albanna “tegakan negara Islam dalam hati mu maka akan tegak di negerimu.” Kalau hanya sebuah formalitas hukum yang sering terkerat dengan pisau hukum hanya orang-orang kecil, namanya juga pisau tajam ke bawah tumpul ke atas. Sebagaimana Rasulullah bersabda: mulailah dari dirimu sendiri. Para pemimpin dan semua komponen masyarakat bertolak dari diri masing-masing. Nilai baik buruk sudah jelas sudah mejadi common sense, semua orang tahu bahwa korupsi, pungli, nepotisme, mabuk, asusila adalah perbuatan buruk maka jadilah ia sesuatu yang buruk, dengan demikian Serambi Makkah tidak akan jadi Country of Mafioso dimana pasal-pasal dalam undang-undang diberi stiker harga, pengadilan jadi ruang tawar menawar para penyamun, dan jika itu terjadi terhadap hukum Islam, umat Islam sejagat akan tersakiti. Jadi menyiapkan manusia menerima dan melaksanakan hukum lebih penting dari pelaksanaan hukum itu sendiri.

Terlaksana JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) adalah langkah maju untuk anak negeri yang sudah lama terdera dalam azab sengasara. Peran para dokter, perawat, admisnitrator di rumah sakit umum sangat berpengaruh untuk terwujudnya cita-cita masyarakat Aceh makmur bermartabat. Untuk melengkapi kemajuan tersebut alangkah indahnya bila anak sekolah rendah diberikan makanan bergizi pada jam-jam sekolah sehingga mereka tumbuh sehat dan cerdas. Kebanyakan dari orang tua mereka tidak mampu menyediakan kadar gizi dan protein cukup di meja makan. Anak-anak sekolah rendah hari ini adalah calon pemimpin bangsa mendatang, bila mereka cukup gizi dan sekolah akan menjadi para pemimpin tangguh di masa mendatang dan mereka merasa berhutang budi pada negeri karena sudah menyediakan cukup makanan untuk mereka.

Adapun tulang punggung ekonomi negeri terletak di tangan Petani, mereka perlu diarahkan agar mampu menetukan harga pasar, bukan para tengkulak yang menentukan harga keringat petani. Para petani harus sepakat harga satu kilo tomat dipasaran, mereka harus membentuk organisasi petani di semua pasar borong. Pemerintah bertindak sebagai pendamping untuk menyalurkan hasil yang melimpah dan mengotrol saat harga jual berada pada tingkat tidak wajar.

Untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam negeri, Pelabuhan Sabang sebagai pintu riski buat anak negeri. Hasil alam mudah dialirkan ke pasar dunia, dan Sabang terminal singgahan paling strategis di dunia pelayaran. Kapal-kapal dagang jalur Australian – Terusan Suez akan menghemat waktu dan energi dengan singgah di Sabang. Bakat-bakat toke putra Aceh bisa tersalur dengan membuka pasar-pasar grosir, broker dan suplayer untuk kebutuhan kapal sebagaiman dilakukan oleh Dubai dan Singapore saat ini.

Aceh membutuhkan perpustakaan besar, di dalamnya ada badan-badan riset dan peterjemahan. Dan perpustakaan itu menjadi poros pendidikan anak negeri, menyediakan segalam macam fasilitas belajar mengajar, cahaya ilmu pengetahuan menyala siang malam dalam perpustakaan dan memancar ke seluruh penjuru dunia. Anggap saja Perpustakaan tersebut melanjutkan cita-cita perpustakaan Tanoh Abei.

Generasi mudah Aceh sedapat mungkin belajar di luar negeri, menimba banyak ilmu dan pengalaman, membawa nilai-nilai positif dari negerai Asing. Keterbukaan adalah pintu menuju kemajuan. Banyak negera telah membuktikan bahwa negeri dapat bangkit cepat dari kehancuran perang setelah generasi mudah kembali dari negeri rantau. Negara-negara maju saat ini membuka pintu dan siap berbagi pengalaman kebangkitan.

Para mantan kombatan harus tetap semangat memelihara cita-cita untuk membebaskan rakyat dari kesengksaraan. Keahlian memengang bedil diganti dengan kemampuan mengelola sumber alam secara bertanggungjawab, mengembangkan skill handicraft untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan permintaan pasar. Justru perang lebih besar adalah mengendalikan diri dan menjaga semangat dan cita-cita. Membentuk dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang memberi faedah bagi diri dan masyarakat.

Para ulama lebih aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, memberi solusi dari berbagai masalah yang sedang dihadapi, lebih terbuka terhadap perbedaan tidak krusial dalam pemahaman agama. Menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan bukan alat politik atau partai yang ujung-ujungnya mendiskreditkan ulama itu sendiri.

Demikian cita-cita untuk sebuah negeri dan itu tidak mustahil untuk dilakukan walau pun terkesan utopia. Mengutip motto Barak Obama “together we can.”

Mengasah Kepekaan Untuk Korban Bencana

Oleh: Teuku Azhar Ibrahim

Saat terjadi gempa dahsyat di Di Mesir tahun 1992, Presiden Husni Mubarak sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina. Menteri dalam negeri melapor Presiden tentang musibah baru saja terjadi, dan jawabannya adalah “lakukan apa saja untuk mengedalikan keadaan,” karena banyak korban jatuh, Menteri Dalam Negeri kurang perjaya diri dan memohon Presiden untuk segara pulang. Kata Menteri “korban jatuh sampai ribuan orang, mohon tuan presiden segera pulang.” Dan jawaban juga tetap sama, “lakukan apa saja untuk menyelamatkan korban, saya belum bisa pulang karena kunjungan ini penting untuk bangsa Mesir.” Saat itu, perhatian dunia terutama negera-negara tetanga semakin besar. Menteri Dalam Negeri kian panik karena tidak punya pijakan kuat untuk mengambil tindakan. Akhirnya ia berterus terang kepada Presiden “ Tuan Presiden, Saudi Arabia sudah mengirim bantuan dua juta US Dolar, apa yang harus saya Lakukan ?” jawab Presiden “ jangan lakukan apa-apa, saya segera pulang.”

Dialog itu bukan rahasia Negara yang terbongkar ke masyarakat luas, tapi sindiran dalam sebuah teater komedi mengkritik Husni Mubarak karena masih dalam lawatan di negeri Cina saat gempa terjadi. Walaupun kebanyakan pemimpin di Timur Tengah enggan menerima kritikan tapi Mubarak tertawa terbahak saat diperlihatkan rekaman dialog tersebut. Namun ketika terjadi penembakan terhadap wisatawan asing di Luxor, Mubarak minta menteri dalam negeri untuk segera mundur dari Jabatan.

Barangkali sikap Mubarak bukanlah contoh terbaik dalam merespon bencana dalam negeri, namun setidaknya ada pelejaran penting, kepekaan perasaan peminpin saat menghadapi bencana dalam negeri. Karena menyangkut perasaan dan semangat bangsa yang tertimpa musibah. Sikap pemimpin yang tegas dan penuh perasaan serta empati terhadap korban adalah penting pada saat-saat kritis.

Secara teknikal, pakar dan pekerja penangulangan bencana, team SAR , PMI dan relawan lebih lihai dalam menangani korban bencana dibanding seorang presiden atau pemimpin eksekutif, apa lagi seorang anggota Dewan bahkan pimpinan wakil rakyat yang keahlian utama mereka adalah menjaring suara pada saat pemilu. Pada saat genting seorang korban yang kehilangan keluarga dan harta benda sangat membutuhkan dukungan semangat, disamping kebutuhan mendasar selama masa kritis. Setelah masa sulit itu lewat mereka akan kembali kehidupan lama dengan membawa sisa-sisa kesedihan. Hanya pada saat kritis saja mereka membutuhkan perhatian penguasa. Selebihnya mereka mereka hidup mandiri dan selalu menjadi tulang punggung untuk bangsa dan Negara. Mereka bayar pajak beserta segala pungutan liar, dan memberi suara untuk para wakil rakyat agar bisa tidur di kursi empuk dan jalan-jalan keluar negeri.

Jadi sangat ironis, pada saat rakyat ditimpa musibah, orang-orang yang pernah menjanjikan angin sorga meninggalkan mereka dan pergi melancong ke luar negeri. Keadaan seperti ini, bagaimana nilai solidaritas bisa terbangun, atau seperti apa rasa kebangsaan ditafsir dan rumuskan agar mudah dipahami logika sederhana. Bahkan ada yang mengeluarkan pernyataan bernada brutal; relokasi saja mereka yang berada di kawasan rawan bencana. Sungguh suatu pernyataan tidak bertanggungjawab.

Kalau relokasi jawaban untuk menghindari bencana, kemana akan direlokasi karena hampir setiap jengkal dari Nusantara berpotensi bencana, baik itu bencana alam tulen atau bencana buatan banusia. Indonesia memang berada dalam gugusan ring of fire. Dan potensi bencana di Indonesia diperburuk oleh prilaku bangsa yang tidak ramah lingkungan. Pemusnahan hutan berlangsung sistematis baik dibawah payung hukum maupun penjarahan diluar kendali. Kesadaran individu terhadap perlindungan lingkungan tergolong minim. Seorang oknum yang bertugas di suatu tempat menggunakan fasilitas kebal hukum untuk membabat hutan, setelah selesai masa tugas pulang ke kampung asal dan meninggalkan becana kepada masyarakat setempat. Kenyataan terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air.

Bencana banjir bandang termasuk kosakata baru yang mudah memperkenalkan diri kepada masyarakat pasca pembalakan hutan secara besar-besaran. Banyak oknum berpola fikir yang penting “aku senang, aku menang.”

Jika relokasi diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dari keganasan bencana, hanya satu hal saja yang perlu direlokasi yaitu; memindahkan kesadaran individu kepada rasa memiliki serta bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial dimana saja ia berada. Rasa tanggungjawab itu tidak sebatas mengatasi bencana alam seperti banjir, gunung api, tsunami dan wabah penyakit tapi juga bencana kemiskinan yang dibawah oleh para koruptor, pungutan liar dan budaya primanisme yang memanfaatkan supermasi hukum untuk kepentingan pribadi juga para mafia telah duduk dalam lembaga-lembaga hukum.

Bencana yang terjadi akibat geliat alam secara teori mustahil untuk dicegah. Menurut Shesh Kante kafle pakar bencana dari Nepal “tindakan manusia untuk menghadapi bencana alam hanya mengurangi resiko bencana. Gunung api pasti meletus, gempa bumi pasti terjadi, lempeng bumi tabiatnya bergerak, hujan deras pasti turun pada musin-musim tertentu yang sudah menjadi jadwalnya dan semua itu diluar kendali manusia. “ Para pakar bencana hanya berfokus pada penanganan akibat dari bencana alam dan memperkenal formulasi bencana; ancama (resiko) becana + kerentanan = bencana. Formula itu saja yang diutakatik dalam menghadapi bencana alam. Jika resiko besar ditambah kerentana juga besar maka akan terjadi bencana besar menelan banyak korban. Kalau resiko bencana besar, kerentanan diperkecil dengan memperkuat capacity building maka bencana akan berefek kecil kepada manusia. Bila sudah diketahui bahwa curah hujan tinggi di suatu daerah maka kerentanan harus diperkecil dengan memperkuat kesadaran manusia agar tidak menebang hutan, menyumbat saluran air dengan sampah dan menutupi semua kawasan endapan air dengan bangunan. Kesadaran terhadap formula bencana selayaknya dimiliki oleh semua individu bangsa ini yang hidup dalam lembah bencana.

Selama ini bukan bermakna para pemangku negeri tidak mengerti formula, tapi rasa memiliki dan tanggungjawab sosial yang tipis. Rakyat jelata dipaksa untuk melaksanakan peraturan penyelamatan hutan tapi istansi pemerintah dibangun dalam kawasa hutan lindung. Bagaimana hutan bisa diselamatkan.

Lebih ajaib lagi, sikap tidak adil dalam mengelola akibat dari bencana alam. Meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah dan bencana Tsunami di Kepulauan Mentawai terjadi hampir bersamaan. Korban meninggal di Mentawai jauh lebih banyak dibanding Merampi dan sekitarnya, namun perhatian maksimal hanya terarah ke Jawa Tengah, sementara Mentawai terlupan apalagi Wasior jauh sudah tinggal di belakang. Dan media massa khususnya televisi hanya mengarahkan kamera ke Jawa Tengah. Kenyataan ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat Mentawai. Sebagai warga Negara semestinya mendapatkan perlakuan yang adil baik saat senang maupun susah. Bukankah keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diulang-ulang oleh anak sekolah seluruh Indonesia, termasuk anak-anak di Mentawai dan Irian Jaya.