Riba di Pentas  Syariat

 

Sebuah pentas tidak terlalu urgen menyentuh sisi hakikat dari sebuah persoalan, semua usaha fokus pada bagaimana agar penampilan nampak menarik, meraih rasa kagum dan tepuk tangan para penonton, atau pemirsa menetes air mata saat menyaksikan penampilan yang merasuk sampai ke dalam jiwa, jika itu tercapai maka  pentas  sukseslah adanya.

Sebagai anggota masyarakat Aceh sangat bahagia dengan penampilan Aceh bersyariat, semua perangkat untuk menjadi sebuah negeri syariat sudah tersedia dan berjalan sesuai keinginan. Aceh punya WH yang selalu patroli, ada dinas syariat yang mengendalikan syariatnya sebuah negeri, ada pelaku miras, zina, judi,  pencuri yang dipecut di hadapan khalayak ramai, bank Aceh pun sudah total sebagai Bank Islam. Sempurna sudah, ramai orang di luar Aceh datang studi banding ke Aceh, barangkali mereka sudah puas dengan peralatan Syariat di Aceh.  Kalau pun ada kekurangan di bagian tertentu, ditermia sebagai sebuah kewajaran karena baru mulai, keberanian untuk memulai itu pun sudah jadi sebuah prestasi. Lagi-lagi masyarakat Aceh bangga karena sebagian dari para pengunjung menggulung keguman dalam satu kalimat “Aceh Memang Beda.”  Mungkin sama bangganya dengan Shakespeare saat penonton drama Romeo and Juliet  sambil menangis terisak berkata “Romeo is death” Romeo sudah mati. Artinya pentas itu sangat mengesankan karena berhasil membuat penonton terposana.

Mustahil pula bila berharap agar praktik syariah yang baru mulai itu sempurna, walau sudah amatlah lama Islam menginjak kaki di Bumi Serambi Makkah. Ada proses dan progress, barangkali progress  ini menyita kesabaran untuk menanti, hingga hari ini peran Pelaksana Syariat  beserta intrumenya belum menyentuh praktik riba di Aceh. Walau riba larangan dengan dalil Qath’i  dalam hukum Islam. Katakanlah melarang atau melawan peran bank konvensional sudah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, karena MUI sendiri tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa Bank Konvensional sebagai lembaga terlarang karena praktik ribawinya. Apa lagi ada ulama yang diam membisu karena suatu alasan syar’i pula, dan ada ulama yang mengatakan halal diantara ulama yang berpendapat haram, ujung-ujungnya akan lari ke hukum syubhat, atau maksimal makruh. Sebagian masyarakat cepat menarik kesimpulan “selama itu tidak haram, tidak ada masalah lanjut saja.” Lagi pula dalam kehidupan saat ini sulit sekali menghindari dari cengkraman riba konvensional. Ada dalil lain lagi lebih menguatkan “Allah tidak membebani hamba di luar batas kemampuannya.”

Pelaksana syariat di Aceh sudah melupakan persoalan konvensional, prestasi mereka menjadikan Bank Aceh menjadi bank syariah sebuah prestasi besar. Namun praktik riba lebih dahsyat tanpa ada khilaf tentang status hukumnya juga terlupakan begitu saja. Dalam istilah fiqih disebut dengan Riba Nasiah bahasa sederhana penambahan nilai dengan berjalannya waktu, praktik ril dalam masyarakat adalah rentenir. Lembaga keuangan ini seperti hantu namun hidup  leluasa di Aceh, iklan ditempel hampir  semua tiang listrik, tembok dan pagar  di kota-kota besar seperti Banda Aceh dan sekitarnya. Diantara bentuk “Iklan Butuh Uang Cepat Hubungi Kami no…”  dalam iklan juga menyebutkan jumlah persentasi yang harus dibayar.

Setiap kali mata beradu dengan ribuan iklan tempel itu, timbul pertanyaan dari benak hati paling dalam  “Kemana Pelaksana Syariah, Kemana Ulama, Kemana Aktifis dari kalangan tertentu yang sangat garang saat berhadapan dengan persoalan  khilaf yang remeh temeh, juga kemana WH,kemana para politisi dengan ide-ide keislamannya saat kampanye”  Tentu saja tidak perlu direspon karena yang bertanya pun hanya sebatas dalam hati saja, jangan pula dimasukan ke hati nanti akan lahir kebencian.

Brosur hantu pada tiang-tiang listrik bukan tidak ada hantu sungguhan yang bersembunyi di pojok-pojok pasar. Para rentenir memang tidak membuka kantor-kantor resmi sebagaimana lembaga-lembaga keuangan lain dengan penampilan gagah dan bergengsi, tapi mereka eksis dimana-mana. Ambil  contoh sebuah pasar besar di dekat ibu kota Aceh Negeri Syariah, pasar yang memiliki kemampuan putar miliyaran rupiah tiap bulannya, sebagian dari putaran ada para rentenir ikut bergulung. Mereka meminjamkan modal kepada Nyak-Nyak penjual sayuran, menurut satu sumber informasi terpercaya “Pinjaman lima ratus ribu, harus dibayar sembilan ratus ribu dalam jangka waktu terntentu.”  Para Nyak dan CutLem tidak banyak bisa berbuat selain pasrah pada tangan-tangan rentenir di pojok-pojok pasar yang kumuh.

Dunia memang selalu ada sisi hitam dan putih, bahkan warna-warna lain ikut meramaikan maka indahlah ia seperti pelangi. Berkaitan dengan gerakan melawan riba di pasar rakyat yang tak banyak disentuh pelaksana Syariat, ada beberapa orang kaya muda masuk pasar membawa sejumlah uang untuk modal para Nyak-Nyak, mereka meminjamkan tanpa mengambil laba, tujuan untuk melawan praktik riba di negeri syariat. Nama-nama mereka tidak tersohor seperti para pemain drama sinetron, tapi wujudnya dirasakan oleh masyarakat lemah di pasar besar, bak kata pujangga  native Amerika dalam kitab Syair Hiwatha “not to be known among the heroes” bukan untuk dikenang diantara para pahlawan.

Gerakan seperti ini dalam melawan riba semestinya cepat merambah ke seluruh pasar di negeri Syariah, namun fakta di lapangan perjuangan mereka amatlah sulitnya.  Bergerak dari satu pasar menuju pasar lain membutuhkan masa tahunan. Tidak secepat para politisi yang merambah kursi-kursi kekuasaan dalam waktu singkat dengan modal dalam genggam lewat pentas-pentas rakyat yang hingar bingar, bawa nama syariat pula.

Bermain di atas pentas memang lebih mudah dan cepat meraih untung, dibanding masuk pasar dan berperang melawan riba. Kembali pada kaidah dasar, pintu syurga harus diketuk dengan darah dan air mata, pintu neraka bisa sambil santai-santai saja. Melawan riba perlu kecerdasan dan kesediaan berkorban, sementara untuk menyuruh tutup pasar saat azan berkumandang cukup dengan surat edaran saja, untuk membawa para pedagang ke masjid saat azan masih harus menunggu para pejuang lain di balik layar pentas. Kembali lagi ke kisah Shakespear; Juliet matinya pura-pura, tapi Romeo mati sungguhan bunuh diri. Sebuah pentas memang menarik kapan saja.

Oleh, Teuku Azhar Ibrahim

Penulis;Alumnus Filsafat Univ. Al Azhar Cairo, guru pesantren dan pengarang novel.

(4) Konsep Ijarah Dalam Fiqih Ekonomi Dan Implementasinya Di Pasar Modal Syari’ah

Bagian Keempat, oleh: Ahmad Fauzan Abdullah

Penutup

Dari  pembahasan  diatas maka dapat kita ambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Ijarah adalah suatu intrumen yang sering dipakai dalam investasi dan hukum dasarnya sudah ditetapkan kebolehanya menurut syari’at islam dengan beberapa ketentuan dan syarat tertentu. Maka konsep ijarah   dalam fiqih terbagi kepada dua bentuk yaitu: kontrak atas manfa’at pada suatu aset yang diketahui dengan jelas atau yang dapat diterangkan dalam realitanya yang sering disebut dengan sewa menyewa. adapun kontrak terhadap suatu pekerjaan dengan imbalan yang diketahui yang dibolehkan dalam syari’at dan terikat dengan tempo waktu tertentu yang sering disebut dengan upah mengupah.
  2. Sukuk ijarah adalah salah satu instrumen investasi yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang tetap dengan adanya jaminan terhadap risiko, oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa sistem ini merupakan instrumen yang paling popular dan berkembang pesat pada saat ini sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, proyek-proyek pemerintah.
  3. Dalam implementasi sukuk ijarah di pasar modal biasanya mempunyai beberapa keutamaan yang membedakan dengan akad sukuk lainnya yaitu sifatnya yang fleksibel dan terbuka kepada semua  syarat-syarat tambahan yang mana boleh digunakan dalam mengembangkan berbagai bentuk kontrak untuk memenuhi berbagai tujuan, demikian juga syarat aset sewaan dan bayaran sewa secara jelas bisa diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad, pada aset yang kepemilikannya  bersama juga dapat disewakan dalam akad ijarah ini,maka suatu kewajiban untuk memaparkan aset yang digambarkan dan ditakrifkan secara terperinci pada masa kontrak tanpa harus melihat keberadaan dan kewujudannya  sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Disamping itu Akad ijarah ini juga mempunyai sifat fleksibiliti yang mana ia dapat digabungkan dengan akad wakalah.
  4. Proses pelaksanaan perniagaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Sale and Lease Back (jual beli dan sewa) dan Ijarah Asset to be Leased adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli aset menyewakan kembli aset tersebut kepada penjual, dimana akad yang digunakan adalah akad jual-beli(bai’) dan akad sewa (ijarah) yang dilaksanakan secara terpisah, pada dasarnya dalam undang-undang yang mengatur ketentuan Sukuk Negara Ritel Ijarah Sale and Lease Back penjualan aset hanyalah penjualan atas hak manfaat aset (beneficial title) tidak disertai dengan penyerahan fisik dan pemindahan hak kepemilikan (legal title) yang di aplikasikan dalam penjualan (sale) hak manfaat atas Barang Milik Negara (BMN) kepada Investor melalui lembaga atau perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berperan sebagai SPV (Special Purpose Vehicle) dengan menerbitkan Sukuk Negara Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas suatu aset Barangan Milik Negara (BMN) yang disewakan sebagai aset pendasar (Underlying Asset). Salah satu faktor pesatnya pertumbuhan pasaran Sukuk Negara Ritel akad ijarah  dikarenakan ia merupakan salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah, sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya, Jika diperhatikan tentang instrumen investasi lainnya seperti deposito tahunan dan kadar penjaminan LPS Sukuk Negara Ritel mempunyai kadar keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang minimum.
  5. Nilai transaksi perdagangan Sukuk Negara di Indonesia masih bisa dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan nilai perdagangan bon Konvensional penyebabnya boleh jadi karena kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman tentang instrumen investasi syariah, disamping itu adanya kewaspadaan terhadap pengawasan syariah dalam transaksi di pasar modal yang mana menentukan, adakah jual-beli sukuk tersebut sesuai dengan kaedah dan prinsip jual-beli syariah  dan tidak termasuk dalam jual beli hutang (ba’i dayn) dan terdapat unsur riba yang diharamkan.

Referensi:

Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a”    ( AAOIFI, Bahrain, 2003)

 

Abu Sulaiman, ‘Abd al-Wahab, ‘Aqd al-Ijarah Masdar min Masadiri al-Tamwil al-Islamiyyah, Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah (Jeddah : Islamic Development Bank, 2000),

 

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

 

Ahmad Ibnu Rusydi, Syarhu Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid (Cairo : Dar al-Salam, 1995)

 

Ala’al-Din Abu Bakr al-Hanafi, Bada’i  Sana’i  fi Tartibi Syara’i (Beirut : Dar Al kutub, cet:3, 1986),

 

Departemen Keuangan Republik Indonesia, “Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 Dalam Mata uang Rupiah Dengan Akad  Ijarah Sale and LeaseBack” (Informasi  memorandum, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 30 Januari 2009

 

Dasuki, syamsyuddin  Muhammad  Arafah. Hasyiah ibnu Dasuqi Ala Syarhil al-kabir,(Cairo, Dar Ihyaul Al kutub,)

 

Gunawan Wijaja dan Jono,  Penerbitan Obligasi  dan Peran Serta Tanggung Jawab  Wali  Amanat  Dalam Pasar Modal (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

 

Ibnu Manzur, Lissan al-‘Arab (Beirut : Dar al-Sadr, 1967)

 

Lewis Ma’luf al-Yasu’i, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lam (Beirut : Matba’ah al-Katulikiyyah, t.t)

 

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasit,. (ed. ke-4 rev , Cairo Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004)

 

Monzer Kahf, “The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging The Budget Gap,” Islamic Economic Studies 4, no. 2, (May 1997)

____________, “al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik wa Sukuk al-A’yan al-Muajjarah” (makalah, lembaga Riset al-Fiqh  al-Islami ke-12, Riyadh, 21-27 September 2000),

 

Muhammad Basir Muhammad al-Amin,“Sukuk Market : Innovations and Challenges”, Jurnal Islamic Economic Studies15, no. 2 (Januari 2008),

 

Razli Ramli dan Razlinda Onn, Islamic Hire-Purchase Ijarah Thumma al-Bai’(AITAB)(Kuala Lumpur : Islamic Finance and Banking Institute Malaysia, 2007)

 

Salman Syed Ali, “Islamic Capital  Market Products : Developments and Challenges” (makalah seminar, Islamic Research  and Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah, (2005),

 

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

 

Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Fazi al-Minhaj (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1997),

 

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut : Dar al-Fikr, 2004)

 

 *Ahmad Fauzan, Lc, MA. Adalah kandidator Phd di Universitas Al Baituna Tunis, Dosen Fiqih Ekonomi Politeknik Lhokseumawe. Email; azan_grg2000@yahoo.com

[1]) Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasit, ed. ke-4 rev. (Cairo : Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), 6.

[2])Ibnu Manzur, Lissan al-‘Arab (Beirut : Dar al-Sadr, 1967), 4:10.

[3]) Lewis Ma’luf al-Yasu’i, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lam (Beirut : Matba’ah al-Katulikiyyah, t.t), 4.

[4])Ala’al-Din Abu Bakr al-Hanafi, Bada’i  sana’i  fi Tartibi Syara’ i (Beirut : Dar Ihya’Turats al-Arabi, 2000), 4 : 58.

[5]) Dasuki, syamsyuddin  Muhammad  Arafah. Hasyiah ibnu Dasuqi Ala Syarhil al-kabir,(Cairo, Dar Ihyaul Al kutub,) 4: 2

[6])Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), 5,3804.

[7])Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Fazi al-Minhaj (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1997), 2:429.

[8])Wahbah al-Zuhaili, ibid , 5:3837.

[9]) Abu Sulaiman, ‘Abd al-Wahab, ‘Aqd al-Ijarah Masdar min Masadiri al-Tamwil al-Islamiyyah, Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah (Jeddah : Islamic Development Bank, 2000), 22.

[10]) Hadith  riwayat Ibnu Majah, Bab al-Ijarah

[11]) Ahmad Ibnu Rusydi, Syarhu Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid (Cairo : Dar al-Salam, 1995), 4:1792.

[12]) Ala’al-Din Abu Bakr al-Hanafi, Bada’i  Sana’i  fi Tartibi Syara’i (Beirut : Dar Al kutub, cet:3, 1986),4:173.

[13]) Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Fazi al-Minhaj, 428.

[14] ) Ala’al-Din Abu Bakr al-Hanafi, Bada’i  Sana’i  fi Tartibi Syara’i  4:176

[15] ) Dasuki, syamsyuddin  Muhammad  Arafah. Hasyiah ibnu Dasuqi Ala Syarhil al-kabir,4:3

[16] ) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 4: 735

[17] ) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 4: 735

[18] ) Wahbah al-Zuhaili, ibid ,4: 736-737

[19]) Monzer Kahf, “al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik wa Sukuk al-A’yan al-Muajjarah” (makalah, lembaga Riset al-Fiqh  al-Islami ke-12, Riyadh, 21-27 September 2000),7.

[20]) Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a” ( AAOIFI, Bahrain, 2003).

[21])  Razli Ramli dan Razlinda Onn, Islamic Hire-Purchase Ijarah Thumma al-Bai’(AITAB)(Kuala Lumpur : Islamic Finance and Banking Institute Malaysia, 2007), 1.

[22]) Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a”, 276.

[23]).Ala’ al-Din Abi Bakr Mas’ud al-Kasani, Bada’i  al-Sana’i  fi Tartibi al-Syara’i, 80.

[24]) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,3863.

[25] ) Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),hal. 100

[26]) Muhammad Basir Muhammad al-Amin,“Sukuk Market : Innovations and Challenges”, Jurnal Islamic Economic Studies15, no. 2 (Januari 2008), 7.

[27]) Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a”.

 

[28]).Monzer Kahf, “The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging The Budget Gap,” Islamic Economic Studies 4, no. 2, (May 1997), 82.

[29])  Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a”.

[30])  Salman Syed Ali, “Islamic Capital  Market Products : Developments and Challenges” (makalah seminar, Islamic Research  and Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah, (2005), 28.

[31]) Monzer Kahf, “The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging The Budget Gap,” 77-81.

[32]) Monzer Kahf,The Use of Assets Ijarah Bond for Bridging The Budget Gap , 81.

[33])“Keputusan Fatwa Majma’ al-Fiqh al-Islami Mengenai Obligasi dan Surat Berharga Lainnya”,  dikutip dari  http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-11.htm. diakses  pada 3 Maret 2013

[34]) Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 143.

[35]) Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk.,37.

[36]) Departemen Keuangan Republik Indonesia, “Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel SeriSR-001 Dalam Mata uang Rupiah Dengan Akad  Ijarah Sale and Lease Back” (maklumat memorandum, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 30 Januari 2009), 7.

[37]). Ibid.,3.

[38]). Ibid.,5.

[39]).Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions, “Standards Shari’a”.

[40]) Departemen Keuangan Republik Indonesia, “Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 Dalam Mata uang Rupiah Dengan Akad  Ijarah Sale and LeaseBack” (Informasi  memorandum, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 30 Januari 2009), 5.

[41]) Gunawan Wijaja dan Jono,  Penerbitan Obligasi  dan Peran Serta Tanggung Jawab  Wali  Amanat  Dalam Pasar Modal (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 67.