Pemerintah Myanmar dan Pembersihan Etnis Rohingya

Menurut  Human Rights Watch   1,200  bangunan telah diratakan dengan tanah berdasarkan pantau dari satelit, dan baru-baru ini 820 bangunan lagi dihancurkan di lima desa Muslim Rohingya, kejahatan kemanusia tersebut dilakukan secara terorganisir oleh militer Myanmar.

Human Rights Watch   telah mengeluarkan peryataan , meminta PBB untuk melakukan investigasi.

Juru bicara Presiden Myanmar  menutuh HRW berlebih-lebihan setelah mengeluarkan rilis berdasarkan pantauan satelit bahwa militer telah menghancurkan 430 bangunan di tiga desa.

Muslim  Rohingya  menghadapi tekanan,  diskriminatif , penindasan   dan pemusnahan massal di propinsi  Rakhine.  Mereka dilihat sebagai migran illegal yang menjadi target  aksi terorisme oleh  mayoritas Budha di Rakhine. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai wargan negara walau sudah menetap di Myanmar sejak ratusan tahun.

Lebi dari 100,000  orang Rohingya masih tinggal di kam-kamp pengungsian setelah diusir rumah-rumah mereka   sejak  tahun 2012.

Menurut Ko Ko Linn, seoarng aktifis  Arakan Rohingya National Organisation,  ratusan orang telah ditangkap,  sekurang-kuarangnya 1,000  rumah di Maungdaw telah dibakar dan lebih dari  100 orang telah dibunuh secara keji.  Pengumpulan data lebih detil lagi sangat susah dilakukan karena jurnalis dan pekerja kemanusia ditutup akses oleh pemerintah Myanmar.

Bantuan kamanusian dihentikan dan masyarakat ditangkap dalam  operasi  militer Myanmar, pelecehan hak-hak asasi manusia telah terjadi secara leluasa termasuk permerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dan remaja putri. Kejahatan kemanusia itu terus berlangsung di negara peraih  Nobel Perdamaian  Aung San Suu Kyi. Ia tahu tapi menghidar dan menutup mata.

Militer dan pemerintah Myanmar menolak laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok pejuang HAM,  bahwa militer telah melakukan pemerkosaan massal terhadap wanita Rohingya, pembakaran rumah dan pembunuhan secara biada selama operasi militer di Rakhine.

Kekejaman di Myanmar telah mengundang perhatian dunia.

PP Muhammadiyah mengutuk sekeras-kerasnya perlakuan Pemerintahan Myanmar yang terus menerus melakukan persekusi terhadap warga Muslim Rohingya Muslim Rohingya juga warga Negara Myanmar. Semestinya mereka dilindungi kepentingannya dan eksistensinya.

 

Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia menegur pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Nicole Thompson, mengatakan “ Kami terus mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan independen  yang kridibel terhadap peristiwa di negara bagian Rakhine, dan menegaskan kembali  permintaan kami untuk membuka akses media.”

Malaysia mempertimbangkan menarik diri dari turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Myanmar untuk memprotes tindakan kekeras yang sedang berlangsung pada Muslim Rohingya.

Keluarga besar Persatuan Islam (Persis) Bandung, Jawa Barat, akan menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Rohingya, Kamis (24/11). Selain menyuarakan pendapat perihal kondisi Muslim Rohingya di Myanmar, aksi tersebut juga akan diisi dengan kegiatan penggalanan dana bantuan.

Ketua Fraksi PAN DPR Aceh  mengutuk keras upaya genosida yang  dilakukan oleh militer Myanmar terhadap suku Rohingya di utara Rakhine, apapun motivasinya kekejaman militer Myanmar terhadap suku rohingnya merupakan tindakan yang sangat biadab dan  kejahatan kemanusian yang perlu perhatian dunia Internasional saat ini. “Harus ada solusi cepat tepat terhadap persoalan itu.” tegas Asrizal H Asnawi.

Menurut Emanuel Stoakes, jurnalis freelance dan peniliti  bidang hak-hak asasi manusia dan konflik. “  pemerintah telah menunjukkan terang-terangan mengabaikan masalah Rohingya dengan memelihara kelompok-kelompok ekstremis yang telah lama menyerukan pembersihan etnis minoritas Rohingya; terus membatasi hak asasi manusia dasar mereka,  menyangkal bahwa pembantaian mengerikan terjadi,  membatasi  secara sistematis penyaluran  bantuan;  membela publik yang  terkenal anti-Muslim dan anti-Rohingya membenci ulama.

 

Disusun oleh Abu Farnas dari berbagai sumber.