(3) Konsep Ijarah Dalam Fiqih Ekonomi Dan Implementasinya Di Pasar Modal Syari’ah

Bagian Ketiga, oleh: Ahmad Fauzan Abdullah

6.Implementasi akad Ijarah dalam  pasar modal syari’ah                          

6.1.Kontrak ijarah Sales And Lease Back

            Pada awalnya kontrak jenis ini sesuai dengan namanya sales and lease back  merupakan teknik jual suatu aset kemudian menyewakan kembali kepada pihak pembeli tersebut,sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari definisi secara etimologi  yaitu sales yang berarti menjual barang atau aset kepada pembeli  yang akan menjadi lessor (orang yang menyewakan), Setelah  barang itu menjadi hak pemilik secara sah, lessor (orang yang menyewakan) menjual kembali kepada lessee (penyewa) tadi. Lessee (penyewa) melakukan ini karena memerlukan cash (uang tunai) sebagai tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainya.[25]

Dalam struktur sukuk ijarah sale and  lease back ini menjadi isu penting yang sering dibahas oleh pakar ekonomi syari’ah karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena hal ini merupakan bentuk lain daripada bai’ al-wafa atau hampir sama dengan jenis bai’ istighlal dan bai’ al-‘inah yang masih diperdebatkan kebolehannya oleh para Ulama Fiqh.

Berdasarkan kepada kumpulan fatwa dari majma’ fiqh Islami (Markas Riset Fiqh Islam) yang berpusat di Jeddah yang dikeluarkan pada tahun 1992 M menyatakan bahwa mayoritas Ulama tidak membolehkan jual beli dalam bentuk ini, sedangkan minoritas Ulama membolehkannya, sehingga hasil keputusan akhir dari sidang fatwa tersebut memutuskan tidak boleh bermuamalah dengan bentuk jual beli seperti ini.[26] Adapun pokok masalah yang diperdebatkan tentang kebolehan jual beli jenis ini karena  dalam kontrak ijarah sale and  lease back berlaku dimana aset yang telah dijual oleh pemiliknya kemudian disewakan kembali kepada penjual tersebut, sehingga jenis ini dianggap menyerupai salah satu bentuk  bai’ al-‘inah yang dilarang dalam hadith Rasulullah SAW dimana penjual dan pemberi sewa membuat syarat sebelum terjadi akad, dengan janji pembelian kembali aset pada harga yang disetujui oleh penjual asal.

Akan tetapi Lembaga Audit dan Akuntansi Syari’ah untuk Institusi Keuangan Islam (AAOIFI) yang berkedudukan di Qatar mengeluarkan fatwa bolehnya akad kontrak sale and  lease back  ini  untuk dipraktekkan dalam urusan perniagaan sukuk Ijarah  di pasar modal sebagaimana dijelaskan didalam keputusan syariah no: 17 yang berbunyi: “ bahwa dibenarkan untuk penyewa dalam sukuk al-ijarah sale and  lease back  dengan cara berjanji untuk membeli kembali aset yang disewakan tersebut apabila sukuk sudah sampai pada waktu jatuh tempo dengan nilai nominal, dengan syarat penyewa bukan merupakan mitra dalam akad perkongsian(musyarakah), mudharib, atau agen investor”.[27]

Namun beberapa lembaga keuangan syari’ah mempraktekkan sistem ini dalam transaksi di pasar modal,karena kontrak sale and  lease back  merupakan bagian dari pada bentuk ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik yang dibolehkan menurut sebagaian Ulama dengan mensyaratkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga sesuai dengan kaedah syari’at, Adapun dalam penerapan sistem sukuk  jenis ini dilakukan dengan asas kontrak di pasar modal biasanya disyaratkan pemilik aset tidak menjual asetnya secara langsung kepada pemegang sukuk atau pemodal, melainkan diwakilkan kepada SPV(Special Purpose Vehicle)  sebagai wakil dari pada pemilik aset, sehingga dalam struktur sukuk SPV ini berfungsi sebagai pemilik  aset dan yang menyewakan, karena SPV membeli aset dari pemilik aset awal (originator) dengan  dana yang didapatkannya dari penerbitan sukuk, oleh karena itu sukuk ijarah sale and  lease back dibenarkan karena persyaratan membeli kembali sukuk  tersebut sebagaimana disyaratkan oleh SPV sebagai mediator bukan oleh pemilik aset awal (originator) yang menyewakan aset daripada SPV(Special Purpose Vehicle). Hal ini dapat kita lihat sebagaimana dalam gambar berikut:

Pemerintah/obligator

 

Purchase and sale undertaking

  • Penjualan Aset 3) penyewaan kembali aset

SPV( Penerbit)

 

  • Penerbit Sukuk   Sukuk

Pemegang Sukuk     (Investor)

Dari gambar diatas dapat kita lihat cara pelaksanaan sukuk ijarah sale and  lease back  :

  • bahwa SPV dan abligator melakukan jual beli aset disertai dengan purchase and sale undertaking, dimana pemerintah sebagai abligator menjamin akan membeli kembali aset dari SPV, dan pihak SPV berkewajiban menjual kembali aset tersebut kepada pemerintah ketika jatuh tempo.
  • SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset
  • Pemerintah menyewakan kembali aset dengan melakukan akad perjanjian sewa (Ijarah ) dengan pihak SPV

6.2 Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan yang dipraktekkan dalam ekonomi syari’ah pada zaman sekarang ini yang bertujuan untuk mendukung terciptanya intitusi keuangan syari’ah yang terbebas daripada unsur riba, maka pemerintah dan beberapa perusahaan besar sudah barang tetunya memerlukan suatu sekuritas dengan harga yang stabil yang dapat digunakan dalam proses kebijakan keuangan untuk keberlangsungan stabilitas ekonomi disuatu negara, oleh sebab itu  sukuk ijarah ini sering sekali dipergunakan sebagai solusi yang biasa diperniagakan atau diperjualbelikan di pasar modal  apabila pihak pemerintah atau perusahan maupun institusi keuangan tersebut  ingin mengurangkan jumlah uang di pasaran atau meningkatkan nilai mata uang.

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa definisi yang diulas oleh beberapa pakar Ekonomi syari’ah tentang  Sukuk Ijarah  ini diantaranya, dapat kita rangkum sebagai berikut :

  • Monzer Kahf mendefinisikan sukuk Ijarah sebagai sekuritas atau surat berharga dengan nilai yang sama untuk setiap penerbitannya yang berfungsi sebagai pihak yang mewakili aset fisik yang biasanya tahan lama serta terikat kepada kontrak atau akad ijarah sebagaimana yang dimaksudkan oleh syariah.[28] Maka oleh sebab itu Sukuk Ijarah ini biasanya digunakan untuk pembiayaan masa panjang  dengan cara menginvestasi dan menggerakkan proyek-proyek  besar yang dipergunakan untuk kepentingan umum di suatu negara sehingga  dengan demikian proses transaksi yang digunakan untuk melaksanakan hal tersebut terhindar dari perbuatan riba yang biasa dipakai pada sistem bond konvensional, maka oleh sebab itu dalam prakteknya konsep  muamalah yang sering dipakai untuk kontrak ini  adalah menggunakan akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau  ijarah thumma al-bai’.
  • Menurut AAOIFI definisi sukuk Ijarah adalah[29] : “These Are certificates of equal value issued either by the owner of leased assets or a tangible asset to be leased by promise or they are issued by a financial intermediary acting on behalf of the owner with the aim of selling the asset and recovering its value through subscription so that the holders of the certificates become owners of the assets” yaitu  surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atas dasar asset ketara, Olehperantarakeuanganyangmewakilipemilikannya dengan tujuanuntuk menjualaset tersebut dan menjaganilainya dengan cara berlangganan sehingga pemegangsurat berharga tersebut menjadipemilik
  • yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan haga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri

Berdasarkan pergertian diatas dapat disimpulkan bahwa sukuk Ijarah ini dalam pelaksanaannya harus berlandaskan kepada parameter syariah, hal ini tentunya tidak terlepas dengan bagaimana cara akad yang digunakan ketika berinteraksi itu harus sesuai dengan syarat dan kaedah yang dianjurkan syari’ah. Oleh sebab itu untuk menentukan itu sesuai dan searah dengan tuntutan agama maka sangat diperlukan sekali kajian-kajian yang mendalam untuk mendukung konsep Ijarah tersebut terutama proses  pensekuritian aset dalam pasar keuangan serta bagaimana proses permodalan sehingga hal itu membolehkan sekuritas aset tersebut diperjualbelikan dengan akad-akad yang dibolehkan sesuai dengan syari’at islam, kalau kita kaji beberapa referensi maka dapat dikatakan bahwa konsep pensekuritian  ini sudah dimulai dikenal sejak tahun 1980-an dalam bentuk sistem keuangan konvensional dan pada awal 1990-an telah digunakan untuk menstruktur pembiayaan oleh bank – bank  untuk investasi  sesuai dengan  Ekonomi Islam dengan mempergunakan asas perkongsian atau kerjasama yang sering disebut dalam fiqih dengan istilah Musyarakah. Sehingga akad ini biasanya dipergunakan untuk mengerjakan suatu proyek, namun ini tidak melibatkan struktur pembiayaan Ijarah,[30] sesuai dengan perkembangan ekonomi yang lebih pesat maka para pakar dan Ulama ekonomi syari’ah mencari instrumen sistem keuangan selain akad Musyarakah yang pelaksanaanya terhindar dari unsur riba. Dan dengan adanya instrumen sukuk ijarah ini maka bisa menjadi salah satu solusi untuk  menambah berbagai portofolio pengurusan aset dalam pasaran keuangan Islam. Adapun sistem pelaksanaannya untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sebagaimana dalam gambar berikut:

Beli kembali Aset Pada jatuh Tempo                     Bayaran Sewa /Kupon Penjualan Aset

Penjualan Aset Tunai

Penerbit / Obligator                             SPV                                       Investor

 

Perjanjian sewa                                   Sertifikat

Bayaran Sewa                                   Bayaran Terbitan Pada jatuh tempo

Jaminan Obligasi SPV

Sumber : Rodney Wilson

Sukuk Ijarah dikeluarkan dalam tempoh masa tertentu biasanya antara 5 sampai 10 tahun, adapun SPV disini berfungsi sebagai mediator antara obligator dan Investor  berhak memberikan jaminan atas aset dan jaminan pada usaha SPV untuk memenuhi komitmennya bagi investor sampai tiba jatuh tempoh masa pada sukuk. dengan dasar bayaran sewa yang ditetapkan oleh penerbit, maka dalam hal ini jaminan termasuk dalam kewajiban penerbit atau obligator untuk membeli kembali aset pada akhir masa sewaan tersebut sesuai dengan harga tebusan awal aset tersebut.

6.2.1 Keutamaan Sukuk Ijarah

Dalam pelaksanaan sukuk ijarah  mempunyai beberapa keutamaan yang membedakannya dengan kontrak sukuk lainnya seperti sifatnya mudah yang fleksibel dan terbuka kepada syarat-syarat tambahan yang mana boleh digunakan dalam mengembangkan berbagai bentuk kontrak yang boleh memenuhi tujuan yang berlainan, yang perlu ditekankan dalam kontrak ijarah ialah bahawa aset sewaan dan bayaran sewa secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad, kontrak ijarah boleh diterapkan pada aset yang akan dibina, dengan syarat ia dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak dengan tempoh masa kontrak yang ditetapkan dan boleh diperpanjang selama wujudnya aset.

6.2.3 Karakteristik sukuk Ijarah

Berikut antara karakteristik sukuk ijarah atau bond ijarah sebagaimana disimpulkan oleh Monzer Kahf[31] :

a.Penjualan Aset Sewa

Kontrak ijarah tidak membatasi penjualan aset yang disewakan oleh pemberi sewa, karena pada dasarnya pemberi sewa itu adalah pemilik aset, dengan adanya kontrak ijarah ini tidak membatasi kepemilikannya atas aset yang disewakan dengan syarat pemberi sewa tidak menghambat manfaat daripada aset tersebut kepada penyewa, karena manfaat merupakan salah satu asas daripada akad ijarah, aset boleh dijual asalkan pemilik baru dari aset tetap tersebut menghormati dan mematuhi hak-hak penyewa dalam kontrak ijarah.

b.Kebebasan Kepemilikan Aset

Aset yang berupa kepemilikan bersama dapat disewakan dalam kontrak ijarah,  baik secara individu sesuai dengan bagian kepemilikannya(share), atau disewakan secara bersamaan oleh seluruh pemilik aset dalam satu kontrak dengan kondisi yang sama. Karakteristik ijarah ini dapat memudahkan pensekuritian aset yang disewakan dan membolehkan mendapatkan manfaat daripada pasaran yang berkaitan dengan negoisasi bond tersebut.

c.Masa Pembayaran Sewa

Ijarah tidak seperti akad bai’ atau jual beli, karena ia  lebih fleksibel dalam tempoh pembayaran iuran sewanya, pembayaran boleh ditetapkan ketika manfaat aset dilakukan baik itu  pada awal atau akhir tempoh sewa sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, dan bayaran sewa boleh juga tidak mengikat dengan tempoh dimana manfaat aset masih ada sebagaimana yang berlaku dalam sukuk ijarah.

d.Ijarah Atas Aset Yang Tak Wujud keberadaannya

Dalam kontrak Ijarah dibolehkan untuk menyewakan aset yang digambarkan secara mendetil dan terperinci pada masa kontrak tanpa harus melihat bentuk aslinya, seperti aset yang berada di kota lain, atau aset yang hanya digambarkan dan tidak wujud atau tidak ada real pada saat penandatanganan Akad atau kontrak seperti penyewaan kapal yang akan dikeluarkan pada waktu tertentu, dengan syarat aset harus diterangkan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan kontroversi mengenainya  di pihak penyewa dan  pemberi sewa harus mampu memenuhi semua komitmen dalam perjanjian kontrak tersebut.

e.Tempoh Ijarah

Tempoh kontrak ijarah tidak terbatas kepada jangka pendek ataupun jangka panjang, ia boleh ditetapkan selama  aset yang menjadi subjek kontrak masih ada dan bermanfaat selama tempoh kontrak.

f.Penentuan Sewa

Iuran sewa dalam kontrak ijarah harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga ketika proses iuran sewa tersebut dibayarkan oleh penyewa boleh saja ia itu meningkat atau menurun sesuai dengan perjanjian kontrak pada awal perjanjian atau pada masa kontrak tersebut dilakukan.

h.Perbelanjaan Insurans dan Penyelenggaraan

Penyewa sebagai pemilik aset berkewajiban menjaga aset, dalam bentuk yang membolehkan penyewa menggunakan manfaat aset tersebut semasa kontrak Ijarah, perbelanjaan penyelenggaraan yang menjadi bahagian pemajak berupa perbelanjaan insurans dan perbelanjaan berkala, kesemua perbelanjaan ini boleh diramalkan dan dimasukkan kedalam bahagian instrumen pembiayaan sewa, dan hal ini telah dibenarkan oleh hukum syariah untuk mengurangi risiko daripada kerusakan aset dan sebagai jaminan penyampaian manfaat daripada aset kepada penyewa.

i.Pensekuritian Aset berdasarkan Kepada Kontrak Ijarah

Pensekuritian Aset yaitu menempatkan pendapatan tertentu yang menghasilkan aset sebagai asas atau jaminan terhadap proses penerbitan sekuritas yang merupakan aset keuangan.[32]Sukuk ijarah adalah intrumen yang dipakai untuk mempergunakan aset yang disewakan sehingga kegunaan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak dengan penghasilan aset   keuangan bagi, dalam mesyuarat Akademi Fiqh Islam di Jeddah 6-11 Februari 1988[33], keputusan no. 5 sesi tahunan ke-4: pertama, kumpulan daripada aset boleh diwakilkan kedalam bentuk bon atau nota, kedua, bond atau nota boleh diperjual belikan pada harga pasaran dengan syarat komposisi kumpulan aset yang diwakilkan tersebut terdiri daripada manyoritas aset, dibandingkan dengan minoritas tunai dan hutang interpersonal, aset yang boleh dikumpulkan untuk tujuan pensekuritian terdiri dari kombinasi dari empat jenis aset yaitu : Aset , Hak keuangan (seperti asas manfaat )

  • Pelaksanaan akad sukuk Ijarah di Indonesia

Instrumen sukuk sudah mulai di lirik oleh beberapa perusahaan swasta dengan menerbitkan obligasi syari’ah.sehingga Pada bulan Mei 2008 Pemerintah Republik Indonesia mencatat sejarah baru dalam perkembangan pasar keuangan syari’ah dengan mengeluarkan undang-undang nomor 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau undang-undang sukuk Negara (sovereign sukuk), peraturan inilah yang mengawali lahirnya Sukuk Negara Ritel Akad Ijarah.[34]

Sukuk Negara Ritel Akad Ijarah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang dilaksanakan berasaskan prinsip syari’ah sebagai bukti penyertaan aset yang diterbitkan oleh Dirjen Pengelolaan Hutang di kementerian keuangan Republik Indonesia yang diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) beserta Badan Syariah Nasional (BSN), sukuk ini dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjualan dengan kadar minimum yang telah ditentukan. Sebelum lahirnya peraturan tentang sukuk ini pemerintah sudah  pernah menerbitkan instrumen investasi, berupa Obligasi Ritel Republik Indonesia (ORI) yang menggunakan sistem bon konvensional dengan  cara menjual kupon  kepada nasabah   disertai imbalan bagi hasil berupa faedah ribawi.[35]

Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah ini menggunakan akad ijarah sale and lease back yaitu menjual aset dengan harga tertentu  setelah itu menyewakan kembali kepada para pihak. Adapun dalam  prakteknya dengan menggunakan mata uang rupiah pertama sekali dipasarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Perusahaan penerbit SBSN, yang kemudian dijual kembali melalui agen-agen, bank-bank Islam dan Konvensional, maupun Institusi Keuangan, yang mana dana tunai yang didapatkan daripada penerbitannya akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan  Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satu tujuan untuk diterbitkannya Sukuk Negara Ritel ini adalah untuk membiayai kebutuhan APBN,[36] disamping itu langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan pasar obligasi dalam negeri melalui berbagai sumber pembiayaan dan investasi dengan mempergunakan instrumen yang halal dan menguntungkan diantara kedua belah pihak.

  • Dasar Hukum Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)

Dasar hukum diterbitkannya Sukuk Negara di Indonesia adalah undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 2008 tentan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Pemerintah nomor. 57 tahun 2008 tentang lembaga penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 218 tahun 2008 tentang penerbitan dan perniagaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di pasaran pertama dalam negeri,[37] dan Fatwa Dewan Syariah Nasional( DSN) no. 69/DSN-MUI/VI/2008/ tentang surat berharga syariah, fatwa nomor.70/DSN-MUI/VI/2008/ tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back, fatwa (DSN) nomor. 71/DSN-MUI/VI/2008/ tentang sale and lease back, dan fatwa DSN nomor. 72/DSN-MUI/VI/2008/ tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back.[38]

Sukuk ini dilaksanakan di indonesia  dengan  sistem syari’at sebagai  dasar hukum dalam muamalah sehingga bisa dipastikan terbebas dari bunga (interest). maka oleh sebab itu sistem ini bisa menjadi salah satu solusi terhadap  jual beli bon konvensional yang selama ini dipraktekkan dalam dunia usaha dan investasi maupun jual beli yang mana muamalahnya tidak terlepas dari sistem bunga dan hukumnya jelas haram berbentuk riba, maka sini sukuk dapat dijadikan sebagai pengganti daripada perniagaan bond konvensional  dengan merubah bentuk kepada sistem yang sesuai dengan syari’ah yang menggunakan akad ijarah, mudarabah, murabahah, musyarakah, istithna’ dan salam.

Untuk pelaksanaannya Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa  nomor. 20 DSN/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi dalam saham dan obligasi (reksadana) dan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.32 DSN/IV/2002 tentang obligasi syariah. Dengan dasar hukum inilah sukuk atau obligasi syariah di Indonesia dapat dilegalkan dan direalisasikan, tentunya juga disebutkan dengan jelas dalam peraturan ini tentang dasar akad yang dibolehkan dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel atau obligasi syariah antara lain dengan menggunakan akad berdasarkan syari’at.

Asas dasar hukum lainnya yang melandasi proses penerbitan sukuk di Indonesia adalah ketentuan  yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions yang mengatur tentang proses penerbitan sukuk berdasarkan kepada keputusan atau fatwa syariah no. 17 yang menerangkan bahwa sukuk merupakan sertifikat kepemilikan bersama terhadap suatu aset baik itu  yang bisa dijadikan jaminan berupa manfaat atau suatu jenis usaha yang mampu dimiliki dan dijual secara sah dan sesuai dengan peraturan syariah.[39]

  • Penerbit SBSN di Indonesia

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diterbitkan oleh Pemerintah atau boleh juga melalui lembaga atau perusahaan(special legal entity).lembaga ini didirikan berdasarkan  kepada undang-undang SBSN yang bertujuan khusus untuk menerbitkan Sukuk Negara Ritel atau SBSN. Adapun Mekanisme pendirian lembaga pengelola dan pengurusannya diatur melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2008 tentang penerbitan SBSN.

Khusus untuk penerbitan Sukuk Negara Ritel akad ijarah atau SBSN ijarah sale and lease back pemerintah mengeluarkan peraturan lainnya berupa peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2008 yang menerangkan bahwa perusahaan atau lembaga penerbit SBSN berlaku sebagai  patner busnis dalam kerjasama dengan pemerintah dalam transaksi dan pengelolaan aset penjamin Sukuk Negara Ritel atau SBSN,[40]adapun fungsi daripada lembaga atau perusahaan penerbit SBSN Republik Indonesia adalah :

  1. Membeli bangunan dan aset milik pemerintah yang akan digunakan sebagai jaminan aset bagi penerbitan sukuk negara.
  2. Menerbitkan sertifikat Sukuk Negara Ritel atau SBSN sebagai bukti kepemilikan aset bagi investor atau pemegang sukuk
  3. Menyewakan kembali aset dan bangunan yang dibeli oleh lembaga atau perusahan SBSN kepada pemerintah.
  4. Menjual kembali aset dan bangunan SBSN kepada pihak pemerintah pada akhir tempoh periode sewa aset dan dana tunai hasil penjualan tersebut digunakan untuk menebus surat berharga (sertifikat) SBSN yang telah diterbitkan.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa lembaga penerbit SBSN berfungsi sebagai pemegang amanah (trustee)[41] yang mewakili kepentingan pemilik SBSN atau pemegang sukuk negara,sementara dalam pelaksanaannya dia didukung oleh suatu direktorat khusus yang berada di kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  dalam pengurusan SBSN.

Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah dirumuskan sesuai dengan tugasnya bahwa lembaga penerbit SBSN Indonesia berfungsi sebagai SPV yang menguruskan pengelolaan, juga sebagai penjaminan aset dan bangunan dalam proses penerbitan surat berharga (sertifikat) Sukuk Negara Ritel.